Hak Pencari Keadilan

Hak Pencari Keadilan

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Follow Discussion

3 Responses

  1. A.Khoiron Says:

    Mohon Bantuannya :
    Apakah relevan atau Layak di zaman sekarang seorang hakim Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum “adat” untuk menetapkan suatu Hibah yang tidak tertulis???
    *Kasus di pengadilan Agama Bangil
    (keputusan hakim kurang bijak)

    NB :
    1.tidak tertulis (tidak di tandatangani seluruh ahli waras) mohon jawabannya “putusan hakim agak berat sebelah”.
    2. pihak tergugat tanpa pengacara karena kurang mampu.

  2. A Khoiron Says:

    apakah relevan di zaman sekarang menggunakan landasan hukum “adat” untuk memutuskan perkara hibah waris yg tidak tertulis??? #kasus pembag waris di pengadilan agama bangil……..(mohon di usut krn keputusan hakim sangat kontrofersial)

  3. Norman Hasra Says:

    istri menceraikan secara sepihak, dan dia sudah menikah dengan orang lain, saya tidak pernah menandatangani surat cerai, dengar info dia mendaftarkan gugatannya dipengadilan agama pasuruan.. nama istri Herni Yunita binti chaerudin

Leave a Reply

  • LINK KAMI













    Pembaruan MA