SK KMA 1-144/2011

STANDAR KONTEN WEBSITE PENGADILAN AGAMA

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
A.1.1. Profil pengadilan
A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan:
A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
A.3.1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Nama program dan kegiatan b. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan /atau alamat yang dapat dihubungi c. target dan/atau capaian program dan kegiatan d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA).
A.3.2.Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)

A.3.3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. rencana dan laporan realisasi anggaran
b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi
A.4.1. ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
A.5. Informasi Lain
B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung
C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
C.1. Umum : Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2
C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan
C.2.6.  Jadwal Sidang
C.2.7.  SMS Center
C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
C.4.2. Naskah seluruh peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA Yang telah disahkan atau yang ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi publik, sekurang-kurangnya terdiri atas:a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan. b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah disiapkan didiskusikan lebih awal; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. Tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan
C.4.6. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
C.5.1. Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan keuangan pengadilan.
C.5.4. Data Statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai
C.5.5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
C.6. lnformasi lain
a. Penggunaan Bahasa lnggris
b. Penggunaan bahasa asing non Inggris

Leave a Reply

  • LINK KAMI













    Pembaruan MA